Rabu 21 Oct 2015 23:11 WIB

Pansus Pelindo II akan Panggil BPK dan PPATK

Rep: c05/ Red: Taufik Rachman
Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka
Anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka menyatakan akan memanggil banyak pihak terkait kasus Pelindo II. Ini agar pengusutan kasus semakin jelas ke depannya.

"Besok Kamis (22/10) jam 10 kami akan panggil Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga auditor eksternal FRI. Selain itu akan ada juga Deutschbank dan juga Jaksa Agung," ujarnya di Gedung Parlemen, Rabu (21/10) malam.

Pemanggilan tersebut, ungkapnya, untuk memperkuat pengusutan kasus Pelindo II. Dimana data yang mereka paparkan dipergunakan bagi penyusunan fakta fakta yang terserak.

Sebelumnya menurut ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka, pengadaan 10 unit mobil crane dilakukan oleh Pelindo II dengan perencanaan yang tidak benar. Pengadaan katanya dilakukan tanpa melakukan peninjauan kebutuhan pelabuhan terlebih dahulu.

"Akibatnya pelabuhan menolak unit yang diserahkan oleh Pelindo karena merasa tidak butuh unit tersebut. Selain itu pelabuhan merasa tidak pernah mengajukan unit-unit tersebut," kata Rieke.

"Besok Kamis (22/10) jam 10 kami akan panggil Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan juga auditor eksternal FRI. Selain itu akan ada juga Deutschbank dan juga Jaksa Agung," ujarnya di Gedung Parlemen, Rabu (21/10) malam.

Pemanggilan tersebut, ungkapnya, untuk memperkuat pengusutan kasus Pelindo II. Dimana data yang mereka paparkan dipergunakan bagi penyusunan fakta fakta yang terserak.

Sebelumnya menurut ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka, pengadaan 10 unit mobil crane dilakukan oleh Pelindo II dengan perencanaan yang tidak benar. Pengadaan katanya dilakukan tanpa melakukan peninjauan kebutuhan pelabuhan terlebih dahulu.

"Akibatnya pelabuhan menolak unit yang diserahkan oleh Pelindo karena merasa tidak butuh unit tersebut. Selain itu pelabuhan merasa tidak pernah mengajukan unit-unit tersebut," kata Rieke.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement