REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Ekonomi Kusfiardi menilai, secara prinsip tidak ada perubahan dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-JK dalam sektor ekonomi nasional.

"Bahkan, dari segi kebijakan terlihat ambisius untuk mendorong agenda-agenda liberalisasi berjalan," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa (20/10).

Ia melanjutkan, hal tersebut ditunjukan dengan begitu bersemangatnya presiden memberikan pembanguan proses infrastuktur kepada investor asing. "Padahal kita tahu bahwa infrastuktur adalah barang publik yang harusnya bisa diakses semua orang untuk bisa mengakselerasi perekonomian nasional," lanjutnya.

Ia menegaskan, tidak ada perubahan mendasar sektor perekonomian nasional pada setahun pemerintahan Jokowi-JK. Ia tidak melihat, pemerintah bersungguh-sungguh membangun kekuatan fundamental ekonomi Indonesia, dan masih tergantung pada impor dengan diikuti membengkaknya pinjaman luar negeri.

Dengan kondisi seperti ini, nilai tukar dalam negeri rentan terkena fluktuasi, dan ia menilai, Indonesia hanya menjadi negara spekulai para pemilik modal yang memiliki keleluasaan membawa masuk-keluar uang. "Di sisi lain kita harus menanggung resiko, dan beban yang dialami masyarakat semakin bertambah," tambah dia.

Soal kemudahan ijin investasi, ia mengatakan, seharusnya pemerintah memberikan potensi kepada bangsa sendiri ketinbang menyerahkannya ke investor asing. Kehadiran investor asing, menurutnya, dapat memperlemah ekonomi Indonesia, dimana pemerintah tidak memperhitungkan faktor repatriasi, dan berapa besar kontribusi asing untuk PDB Indonesia.

"Dalam pergerakan (setahun Jokowi-JK) tidak mencerminkan perbaikan kondisi fundamental Indonesia. Saya kira dampaknya tak ada yang berbeda. Dan, masih berbasis pada ekonomi pasar dengan smenagat liberalisasi dan berpihak ke investor swasta dan asing," katanya menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika