REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan setahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di bidang hukum mengalami penuh tantangan terutama dalam penegakkan dan pembangunan hukum.

"Tantangan tersebut terutama pada semester pertama pemerintahan yang terjadi akibat konflik terbuka KPK-Polri," katanya di Jakarta, Selasa (20/10).

Dia mengatakan meskipun pada akhirnya konflik ini mereda setelah terjadinya reposisi-reposisi pada KPK maupun Polri, namun dampaknya masih terasa hingga saat ini. Menurut dia, selain persolan konflik kelembagaan penegak hukum, di bidang pembangunan hukum juga belum mencapai prestasi yang memuaskan.

"Namun kalalau soal pembangunan hukum, bukan semata kelambanan pemerintah, namun juga kinerja legislasi DPR yang belum mencapai performa seperti harapan masyarakat," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR itu menyarankan agar Presiden Jokowi lebih sering mengkoordinasikan persoalan penegakkan hukum melalui pertemuan dengan pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Wakil Kapolri, Kabareskrim, dan Jampidsus.

Koordinasi antarlembaga penegak hukum itu menurut dia diperlukan dan urgen dilakukan untuk membangun kesepahaman bersama dalam upaya pemberantasan korupsi. "Presiden perlu lebih sering mengkoordinasikan soal penegakkan hukum melalui pertemuan dengan pimpinan lembaga penegak hukum," imbuhnya.

Dia mengatakan intensitas pertemuan yang sering itu, juga bertujuan terjadi sinergi dan koordinasi antarpenegak hukum. Selain itu menurut dia, agar tidak ada kesan "persaingan" dalam kinerja penegakkan hukum di hadapan publik.

"Agar terjadi sinergi dan koordinasi serta tidak terkesan ada 'persaingan' dihadapan publik," ucapnya, menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika