REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan temuan survei nasional Poltracking Indonesia dalam mengevaluasi satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, mayoritas publik menilai kondisi Indonesia kontemporer saat ini dianggap mengalami stagnasi. Khusus di bidang ekonomi malah dinilai lebih buruk.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan sebagian besar publik beranggapan, masalah mahalnya harga-harga kebutuhan pokok sebesar 55,95 persen dan pengangguran sebesar 18.86 persen menjadi problem pokok yang tengah dihadapi.

Sebanyak 6,01 persen mengatakan biaya berobat mahal, 5,27 persen mengayakan biaya pendidikan mahal dan 5,16 persen problem pemberantasan korupsi dan masalah lainnya belum terselesaikan.

"Beberapa isu terkini yang sedang menghangat seperti asap dan menjaga nilai tukar rupiah juga menjadi contoh bentuk ketidakberhasilan pemerintah menyelesaikan permasalahan bangsa," kata Hanta dalam Evaluasi Publik 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK meneropong Kinerja Menteri Kabinet Kerja, Jakarta, Selasa (20/10).

Hanta memaparkan berdasarkan hasil survey, mayoritas publik menilai bahwa kondisi politik nasional sama saja sebanyak 42,32 persen. Sementara terkait kondisi penegakan hukum, publik juga menilai sama saja sebesar 42,7 persen.

Sebanyak 42,63 persen juga menjawab sama saja terkait keamanan nasional. Untuk masalah pemberantasan korupsi, sebanyak 36,53 persen publik pun menjawab sama saja. Berbeda dengan masalah ekonomi, sebanyak 56,53 persen menjawab bahwa kondisi ekonomi sekarang jauh lebih buruk.

Mayoritas publik sebesar 48 persen menilai bahwa penghasilan rumah tangga mereka kondisinya sama saja jika dibandingkan dengan kondisi setahun yang lalu. Perkiraan kondisi penghasilan rumah tangga tahun depan bagi sebagian besar publik dinilai sama saja 31,37 persen.

Namun, yang menjawab lebih baik atau menyiratkan optimisme jumlahnya lebih banyak yaitu 28,84 persen dibandingkan yang menjawab lebih buruk atau menyiratkan pesimisme 13,58 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika