REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachry Ali, menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian menunjukan warna politik di pentas politik nasional.

Sebelumnya, pada bulan-bulan awal pemerintahan, Jokowi dianggap masih melakukan kompromi terhadap partai-partai politik pendukung.

''Terlihat dalam penyusunan Kabinet Kerja, Jokowi masih melakukan kompromi dengan partai-partai politik pendukung,'' kata Fachry kepada Republika lewat sambungan telepon, Selasa (20/10).

Fachry memberikan contoh, penunjukan Budi Gunawan menjadi Kapolri menjadi salah satu indikator kompromi tersebut. Pun dengan penunjukan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Kepala Kantor Staff Kepresidenan (KSP).

Selain itu, beberapa pos di kementerian penting juga dijabat oleh kader-kader partai.Namun, Jokowi akhirnya berani mengubah dan memasukan warna politiknya sendiri. Ini terlihat dari keputusannya mengusulkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Selain itu, Jokowi juga memasukan Teten Masduki sebagai Kepala KSP.

Warna politik Jokowi pun makin menguat saat memutuskan mengganti unsur partai ke non partai di pos Menko Polhukam, yaitu dari Tedjo Edhy Purdijatno, yang merupakan kader Partai Nasdem, ke Luhut Pandjaitan, di reshuffle kabinet kerja jilid pertama, Agustus silam.

''Makin lama, warna politik Jokowi makin terlihat. Padahal, posisi Jokowi secara politik pada dasarnya lemah sekali, karena dia tidak memiliki partai politik,'' ujar Fachry.

Lebih lanjut, Fachry menilai, masuknya warna politik Jokowi ini dianggap bakal memudahkan kinerja pemerintahan pada tahun kedua. ''Artinya dia (Jokowi) semakin berpengalaman dan percaya diri untuk menuntaskan program-program Nawa Cita pemerintah,'' tutur Fachry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika