REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Muhammad Zainul Majdi mengecam kebijakan-kebijakan yang cenderung mematikan para petani di daerah. Hal itu terkait dengan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang tengah dibahas di DPR RI dan masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2015.

“Kita tidak setuju regulasi apapun, baik RUU yang akan mematikan petani kita. Ini masalah keberpihakan,” ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram seusai menghadiri acara pelantikan Ketua BPK NTB yang baru, Kamis (8/10).

Ia menuturkan, berupaya menjaga industri tembakau yang dimiliki masyarakat. Sebab, dilihat dari sisi aspek ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, tembakau memiliki peran. Oleh karena itu, diharapkan RUU yang ada jangan sampai nanti menyulitkan petani tembakau di NTB.

Sebelumnya, Gubernur NTB pun mengecam keras kebijakan Menteri Perikanan dan Kelautan yang melarang nelayan menangkap bibit lobster. Sebab itu merugikan masyarakat nelayan. Oleh karena itu, dirinya meminta agar ada kompensasi yang tepat bagi nasib nelayan. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika