REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Menteri Keuangan era Soeharto, Fuad Bawazier, mengkritisi paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia memberikan tujuh saran untuk memperbaiki kekuarangan yang terdapat dalam paket ekonomi yang sudah dikeluarkan dua jilid.
Hal pertama yang disarankan Fuad terhadat paket ekonomi adalah membebaskan deposito, atau uang-uang yang ditaruh di bank termasuk persoalaan pajak. "Selanjutnya, tidak mengusut asal usul modal baru, atau modal tambahan," ujar Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII, Jakarta, Ahad (4/10).
Ia menjelaksan, dengan memberikan kelonggaran tersebut memberikan kelelusaan masyarkat untuk kembali mauenaruh uang di banka. Menurutnya, saat ini masyarkat masih banyak yang tidak menyimpan uanh di bank karena ketakutan dituduh hal yang bukan-bukan seputar asal usul uang yang didapatkan.
Menurut Mantan Dirjen Pajak ini, menurunkan harga Baham Bakar Minyak juga merupakan langlah tepat untuk paket ekonomi saat ini. Fuad menegaskan, bahwa jangan samapai masyarakat terus mensubsidi pemerintah,.
"Turunkan tarif dasar listrik, baik untuk rumah tangga maupin industri," ujar salah satu pendiri partai Hanura.
Saran berikutnya yang diberikan Fuad menjurus pada pada relgulasi perizinan di Indonesia. Menurutnya, saat ini perizinan menjadi lahan bisnis petinggi yang menggiurkan dan begitu menghasilkan. Sehingga perhatian khusus juga perlu ditunjukan pada aspek tersebut.
Ia juga meminta pemerintah untuk melonggarkan sekaligus menghidupkan kembali pertambangan rakyat. Menurutnya, pertambangan kecil yang dikelola masyarakat menjadi satu langkah membantu perekonomian yang sudah terbukti pada zaman dulu. "Justru aneh jika mendiskriminasikan rakyat sendiri," ujarnya.
Saran terakhir yang diberikan Fuad adalah diberikannya izin bagi orang-orang asing memiliki hunian non-leading house seperti apartemen di sekitar wilayah Jabotabek. Hal ini dapat mengangkat geliat ekonomi yang lesu agar lekas kembali berjalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
