REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menyatakan, adanya rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan tahap ketiga sebaiknya jangan hanya jadi alat politik semata.
"Presiden mestinya mengkaji secara komprehensif dan cermat, jangan cuma menurunkan harga, hanya untuk kepentingan politik, karena akan jadi percuma dan sia-sia jika pasar ternyata tidak merespons kebijakan penurunan harga BBM tersebut," kata Ferdinand Hutahaean dalam keterangan tertulisnya kepada Antara di Pontianak, Jumat (2/10).
Ia menjelaskan, pemerintah harus menghitung secara cermat berapa besaran harga yang akan diturunkan supaya punya dampak terhadap masyarakat, dan jangan hanya mengumumkan penurunan harga BBM tanpa diikuti kebijakan lainnya dari kementerian-kementerian terkait.
"Jika penurunan harga BBM tidak diikuti oleh kebijakan dari Kemenhub untuk meninjau ongkos transportasi, penurunan harga BBM akan sia-sia. Demikian juga jika tidak diikuti kebijakan lanjutan dari kementerian perdagangan dan kementerian perindustrian maka percuma menurunkan harga BBM itu," ungkapnya.
Maka, menurut dia presiden harus perintahkan kementerian-kementerian terkait untuk menindaklanjuti kebijakan penurunan harga BBM itu, dengan kebijakan yang eksekusional dari kementerian terkait.
Selama ini, menurut dia, hal ini cenderung diabaikan sehingga penurunan harga BBM tidak menurunkan harga bahan pokok di pasar dan tidak turunnya ongkos transportasi. Ini sangat penting supaya kebijakan ini tidak terkesan hanya pencitraan politik semata.
Pemerintah juga tidak boleh menjadikan Pertamina sebagai korban dari politik BBM dengan memaksa Pertamina menjual rugi BBM tanpa ada dana stabilisasi BBM atau kebijakan lain untuk menutupi kerugian Pertamina jika harus menjual BBM di bawah harga keekonomian, katanya.
"Kami melihat jika penurunan harga ini ingin punya dampak di tengah masyarakat maka penurunan harga BBM harus berkisar minimum sekitar lima sampai 10 persen, jika di bawah itu maka dampaknya tidak akan ada, dan lebih baik tidak usah diturunkan karena tidak membawa manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika