REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Kepala Kepolisian Resor Bogor Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Herindra, mengakui adanya dampak buruk krisis ekonomi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ia mengatakan, di sejumlah daerah perlambatan ekonomi telah menyebabkan adanya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tindakan merumahkan karyawan oleh perusahaan. Andi mengkhawatirkan, masyarakat yang terdampak PHK bisa saja mengambil jalan pintas dan melakukan sejumlah aksi kriminalitas.
"Di Kota Bogor juga demikin, hal itu perlu diantisipasi agar tidak berlarut," ujarnya kepada Republika.co.id, Kamis (1/10).
Data dari Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Kota menyebutkan, tindak kriminal bulan Juni hingga Agustus (non kasus narkoba) mengalami peningkatan. Bulan Juni, terdapat 100 kasus dengan 43 penyelesaian (43 persen).
Pada bulan Juli, kasus yang terdata meningkat menjadi 107, dengan 37 penyelesaian (34,58 persen). Sementara bulan Agustus, tercatat 134 kasus dengan 47 penyelesaian (35,07 persen).
Jenis kasus yang termasuk menonjol ialah kasus penipuan, selain tindak kriminal pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) atau 3C.
Mantan Kapolres Kepulauan Seribu yang baru hari ini aktif menjabat sebagai Kapolres Bogor Kota itu mengungkapkan, langkah antisipatif pertama yang akan ia lakukan ialah melakukan konsolidasi internal. Ia akan mengecek, sejauh mana tindakan yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya dan menganalisis apa yang perlu ditingkatkan.
Terkait tindak pidana korupsi, Andi mengatakan akan menunggu hasil paparan dari sejumlah staf terkait. Selanjutnya, bila memang terindikasi ada kasus tertentu, ia akan menjalankan prosedur standar yang berlaku.
"Jika melibatkan kepala daerah, tentu kaitannya dengan Polda. Namun, jika masih di tingkat dinas akan kami tangani. InyaAllah kami akan terus berkomitmen," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika