REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Banggar DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan partai politik (Parpol) membutuhkan tambahan dana.
Menurutnya dana bantuan Parpol jumlahnya masih kalah jauh jika dibandungkan dana hibah untuk organisasi masyarakat (Ormas).
"Anggaran dana partai 1,8 Miliar per tahun, itu dibagi 10 partai sesuai dengan jumlah perolehan suaranya, satu suara itu Rp410 perak. Bandingkan dengan hibah buat KNPI Rp2 Miliar, Hibah penanggulangan HIV AIDS 22 Miliar," katanya, Jumat (4/9).
Ia menyebutkan partainya, Gerindra mendapatkan sebanyak 500 ribu suara di Jakarta. Dari jumlah suara tersebut partainya hanya mendapatkan sekitar Rp 200 Juta. Dana sekecil itu, ujar dia, masih kurang mencukupi kegiatan-kegiatan di dalam Parpol.
Sebab Parpol merupakan tempat dibentuknya politisi yang berperan untuk negara. Walaupun masih dalam kajian, ia mengungkap dana ideal setiap Parpol harus mencukupi kegiatan di dalamnya.
"Idealnya masih dikaji tapi 5-10 tahun yang lalu idealnya itu Rp1000 per suara," ujarnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI ini, dana parpol juga dibatasi hanya untuk pendidikan dan pelatihan (diklat) kader partai. Penambahan dana ini bisa digunakan untuk operasional partai.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut tidak perlu ada penambahan dana Pagi parpol. Menanggapi itu, ia menyebut itu hak Ahok untuk berbicara sesuka hati.
"Silahkan ajah, itu hak dia yang ngomong, terus yang perlu ditambahin apa? Sumber waras (rumah sakit)?" ucapnya
Ia juga membantah penambahan dana digunakan untuk Pilkada 2017. Pasalnya dana Pilkada jauh lebih besar jika harus ditutupi dengan dana Parpol.
Sebelumnya, dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Kamis (3/9), Taufik meminta Bakesbangpol DKI Jakarta untuk mengumpulkan perwakilan parpol-parpol dan berdiskusi mengenai kebutuhan anggaran mereka.
Ia bersama Banggar meminta Bakesbangpol DKI untuk menambahkan jumlah dana bagi 10 parpol yang ada di DPRD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika