REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar dicopotnya Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso dikecam banyak pihak. Informasi yang beredar, jenderal bintang tiga itu dicopot lantaran kinerjanya dianggap mengganggu stabilitas ekonomi.
Menurut anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw, jika pencopotan Budi Waseso karena alasan menganggu stabilitas ekonomi, mestinya hal ini berlaku juga untuk Jaksa Agung, HM Prasetyo. Jaksa Agung, diketahui saat ini tengah menangani kasus ‘Cessie’ BPPN. Beberapa praktisi dan anggota DPR menilai penyidikan kasus tersebut menyumbang krisis ekonomi Indonesia, lantaran bersentuhan langsung dengan perbankan.
"Harusnya bila Budi dilakukan seperti itu, seharusnya dia gelar perkara agar semua orang tahu, termasuk penangan yang tengah dilkukan Jaksa Agung (HM Prasetyo) Karena mereka banyak menutup-nutupi maka menjadi pincang," kata Wenny kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/9).
"Kalau sudah menyangkut kasus BPPN itu maka harusnya bongkar semua, dari korupsi BLBI maka semua itu cerita ‘sedap’," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Jika benar Buwas, sapaan akrab Budi Waseso dicopot, sebagai Kabareskrim karena penggeledahan Pelindo II dianggap mengganggu situasi ekonomi, maka hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap HM Prasetyo. "Ganti Jaksa Agung," kata Fadli Zon.
Wakil Ketua Umum Gerindra itu menuturkan, penggeledahan oleh Kejagung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi. Menurutnya, tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi.
"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," katanya.
Presiden kata Fadli harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.
Apalagi jabatan terkait penegakan hukum, presiden mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik.
"Disini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan," kata Fadli.
Sebelumnya, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga menilai Jaksa Agung telah merusak citra Presiden Jokowi terhadap iklim investasi dan ekonomi nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika