REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio menilai program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terbukti gagal. Hal itu lantaran data seluruh masyarakat belum Real time dan masih maraknya budaya korupsi.

"Saya dari awal tidak setuju pemberian tunai apa pun caranya. Karena data kita belum real time dan budaya kita yang koruptif," katanya melalui pesan singkatnya kepada ROL, Rabu (5/8).

Agus menjelaskan, data yang dihimpun akan real time jika persoalan NIK di e-KTP sudah selesai. "Selama belum, lupakan!" ujarnya.

Kondisi lainnya, dia melanjutkan, masih maraknya korupsi di Indonesia. Itu terbukti dengan banyaknya oknum calo dalam program pemerintah. "Orang kita (berbudaya) yang koruptif, selau cari celah untuk menjadi calo. Terbukti kan KJP gagal," tegasnya.

Akibat kondisi demikian, banyak orang tua siswa membeli hak KJP dengan memberikan tunai yang jumlahnya kurang dari seharusnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika