REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesa Perjuangan (PDIP) Eva Sundari mengatakan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan, reshuffle kabinet mungkin menjadi keniscayaan. PDIP pun mengaku tak keberatan jika dalam reshuffle nanti, partai-partai dari Koalisi Merah Putih (KMP) bergabung dengan pemerintah.

"Jika KMP mau gabung dan Presiden setuju, kenapa tidak," kata Eva di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (1/7).  Walaupun, tambahnya, keputusan itu mungkin akan diprotes oleh para relawan-relawan PDIP atau Jokowi ketika pemilu lalu.

Eva tidak menyangkal, pemerintah memang membutuhkan dukungan di parlemen. Hal ini karena kebijakan-kebijakan atau program pembangunan yang ingin dijalankan pemerintah, sangat bergantung pada DPR, yang mayoritas adalah oposisi, yaitu KMP.

"Jika Senayan (DPR) tenang dan tidak menyoal apa-apa yang sifatnya praktis, namun disoal menjadi subtantif, akan banyak energi Presiden untuk bekerja sunguh-sungguh di isu-isu strategis," tuturnya.

Namun, Ia menegaskan keputusan terhadap hal itu sepenuhnya ada di tangan Presiden.

Sebelumnya, isu reshuffle kembali menerpa Kabinet Kerja Jokowi. Selain karna kondisi ekonomi yang menurun, dikabarkan juga ada menteri yang menghina orang nomer satu di Indonesia tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika