REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Kebakaran sebuah ruko di Surabaya yang menelan korban tiga jiwa menjadi momentum evaluasi para pemangku kebijakan di Kota Pahlawan. Berdasarkan hasil evaluasi kejadian tersebut, masih terjadi kurang koordinasi antarinstitansi terkait penanggulangan kebakaran.
Upaya pemadaman kebakaran toko itu disebut terkendala adanya saluran listrik yang masih mengalir, yang mengakibatkan petugas pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api.
Untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi, Wali Kota Surabaya mengumpulkan dinas-dinas yang terkait dalam penanggulangan bencana di ruang sidang wali kota, Rabu (24/6).
Selain lembaga-lembaga satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, hadir dalam rapat tersebut perwakilan Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Korem Surabaya, PLN, Telkom.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan, Pemkot Surabaya selama ini telah memiliki Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB).
SKPD yang terhimpun di dalamnya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang Linmas), Dinas PU Bina Marga dan Pematusan dan Dinas Pemadam Kebakaran.
Sementara unsur dari luar Pemkot yang sebelumnya tergabung adalah Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Korem Bhaskara Jaya.
Ke depan, menurut Risma, PLN dan Telkom juga akan bergabung dalam unit tersebut untuk mengoptimallkan upaya penanganan bencana di Surabaya. Lebih jauh, menurut Risma, tim akan terkoordinasi dalam satu sistem dan terpusat di sejumlah posko penanggulangan bencana.
“Kita buat posko-posko bencana. Semua informasi bencana, sekecil apapun seperti kebakaran, masuk di situ. Tidak hanya SKPD Pemkot, unsur seperti PLN dan Telkom juga masuk posko bencana tersebut. Sebab, bila ada bencana, kita perlu contact person petugasnya untuk bantuan penanganan,” ujar Risma.
Ia berharap, melalui posko-posko tersebut, seluruh informasi dan penangganan bencana dapat langsung ditangani oleh posko khusus bencana tanpa menggangu tugas fungsional dari dinas-dinas yang terlibat.
Di posko khusus bencana, menurut Risma, disediakan berbagai alat pendukung penanggulangan bencana, baik bencana basah seperti banjir, maupun bencana kering seperti kebakaran dan gempa bumi. Selain berbagai alat yang sudah disiapkan, menurut dia, posko akan diisi personel terlatih yang bertugas 24 jam.
Untuk mendukung fungsi dari posko khusus bencana tersebut, Pemkot tengah menyiapkan sebuah piranti lunak yang terintegrasi dengan seluruh posko dan instansi yang terkait sehingga memudahkan penyampaian informasi dan pemantauan berbagai bencana yang mungkin terjadi.
Piranti lunak tersebut, menurut dia, nantinya dapat digunakan pula oleh masyarakat kota Surabaya dalam memantau dan menginformasikan bencana alam maupun kecelakaan yang terjadi di kota Surabaya.
Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja personil Satlak PB, dalam rapat koordinasi ini juga disampaikan rencana pelatihan bersama antarsatuan maupun personil Satlak PB. Diharapkan melalui pelatihan bersama tersebut, seluruh petugas yang diterjunkan di lokasi dapat menguasai medan dan berkerja dengan maksimal, bukan hanya sebagai penonton.
“Jadi, rapat ini bukan untuk mencari siapa yang salah. Tetapi agar penanganan bencana bisa lebih baik sehingga tidak ada korban. Kita berdoa bersama mudah-mudahan tidak ada lagi bencana,” ujar Wali Kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
