REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa saat meninjau Pelabuhan Tanjung Priok dan mendapati pelayanan di sana belum menunjukan perubahan signifikan. Jokowi mengaku telah lama meminta pejabat terkait untuk membenahi masalah yang berkaitan dengan waktu tunggu atau dwelling time yang sangat panjang.

Namun, hingga hari ini target dwelling time 4,7 hari belum juga terlaksana. Jokowi pun memberikan peringatan keras pada pejabat terkait untuk menyelesaikan persoalan itu. Jika tidak, dia mengancam akan mencopot pejabat yang bersangkutan.

"Kalau sulit bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi.

Untuk menyelesaikan masalah dwelling time, Presiden menilai harus ada koordinasi yang baik antar 18 kementerian/lembaga yang ada di pelabuhan. Mereka harus duduk bersama untuk mencari solusi permanen atas masalah tersebut.

Delapan kementerian lembaga tersebut antara lain, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Badan Karantina Perikanan, BPOM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Saya minta kementerian lembaga, perbaiki semuanya! Nanti akan saya cek di lapangan, dengan cara saya sendiri," katanya.

Jokowi menyebut, masalah dwelling time sangat mendesak untuk diselesaikan. Sebab, kerugian yang ditimbulkan dari lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan sangat besar, yakni Rp 780 triliun per tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika