REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan, dirinya hanya ingin memberikan dukungan kepada masyarakat terkait pemberian izin Pesta Rakyat Jakarta (PRJ) di Senayan, Jakarta Pusat. Sebab, PRJ tidak menarik biaya kepada para pengunjung karena mengusung untuk rakyat.

"Ini terkait dengan pancasila, kalau kami memberikan dukungan pada usaha rakyat yang kecil seperti itu. Itu merupakan perwujudan demokrasi ekonomi pancasila. Ekonomi kerakyatan, ya silahkan kita dukung," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Senin (1/6).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembukaan PRJ tersebut merugikan banyak pedagang. Pedagang dimintakan tarif yang besar, namun tak sesuai dengan yang didapatkan. PRJ Senayan, kata dia, dapat mengulangi kasus PRJ Monas. Banyak oknum yang menyewakan lapak kepada para pedagang.

"Makanya saya bilang ke Pak Wagub, kita sudah pernah coba di Monas waktu sama Pak Jokowi. Jadi ini semua main manfaatin," kata Ahok.

Ahok juga mengatakan, Djarot telah menyalahi aturan terkait pemberian izin tersebut. "Sebetulnya Wagub itu secara jujur menyalahi aturan, Wagub tidak bisa mengeluarkan surat izin atas nama Pemprov, yang berhak mengeluarkan izin itu hanya Gubernur," kata Ahok. Lebih jauh Ahok mengaku tidak ada koordinasi antara dirinya dengan Djarot.

Namun, Djarot membantah tidak berkoordinasi. Dia telah memberitahukan acara penyelenggaraan PRJ kepada Ahok pada Ahad, kemarin. "Mungkin Pak Gubenur lupa yah dan kemarin (Ahad) sudah saya sampaikan kok itu, enggak ada masalah," kata Djarot.

Ikuti Whatsapp Channel Republika