REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Partai Hanura tidak akan ikut campur jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau pergantian menteri dalam Kabinet Kerja.
Usai membuka Musyawarah Daerah ke-2 Partai Hanura Sumatera Utara, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengatakan, dalam sistem perpolitikan nasional, presiden merupakan pihak yang paling berhak dalam mengangkat, memimpin, dan menilai kinerja seorang menteri.
Karena itu, merupakan hak prerogatif presiden pula untuk mengganti menteri tertentu jika dinilai menampilkan kinerja yang kurang memuaskan,
"Itu sudah pasti, untuk apa yang lain ikut-ikutan," katanya.
Dengan pertimbangan itu, Partai Hanura tidak memiliki niat untuk ikut campur dalam wacana pergantian menteri yang menjadi pemberitaan sejumlah media tersebut.
Apalagi jika dikaitkan dengan keberadaan Partai Hanura yang telah memberikan kader-kader terbaiknya untuk masuk kabinet guna membantu pemerintah.
"Sekarang, terpulang kepada presiden untuk menilai (kinerja kader Partai Hanura)," kata Wiranto.
Secara terbuka, Wiranto mengisyaratkan adanya evaluasi secara internal terhadap kader Partai Hanura yang ditugaskan sebagai menteri dalam Kabiner Kerja.
"Namun, itu tidak usah kita eksposkan," kata mantan Panglima TNI tersebut.
Menurut catatan, terdapat dua kader Partai Hanura yang menjadi anggota Kabinet Kerja yakni Saleh Husin yang diangkat Menteri Perindustrian dan Yuddy Chrisnandi yang ditunjuk menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika