REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, kasus korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015, harus tetap dilanjutkan dan dipercepat. Hal iu mengingat besaran nilai yang begitu besar.

"Ini kan uang besar. Ini uang melebihi namanya uang Hambalang atau uang Bank Century sebetulnya kalo kita hitung-hitung. Ya kalau pokir (pokok pikiran) tiap tahun cair empat sampai lima triliun lumayan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5).

Adapun Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Budi Waseso menemui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota Jakarta, Senin (4/5). Pertemuan tersebut diadakan untuk kelanjutan pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang ada dalam APBD DKI 2014.

Basuki pun mengaku siap jika nantinya akan dimintai keterangan. "Ya harus siap dong, kan kita musti bantu supaya seterang-terangnya kan. Itu yang saya bilang kan, saya kira pak haji Lulung, semua juga pasti seneng, supaya bisa terungkap," papar Ahok sapaan akrab Basuki.

Adapun Direktorat Tindak Pidana korupsi tengah menangani perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan 25 paket UPS untuk 25 di SMAN/SMKN di suku dinas pendidikan menengah Jakarta Barat yang pembayarannya bersumber dari APBD perubahan oleh Alex Usman.

Sebelumnya ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana digeledah perihal UPS pada Senin (27/4). Selain ruang kerja Lulung sapaan akrab Abraham, anggota dewan fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar dan sekertariat komisi E juga digeledah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika