REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Juru Bicara Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 sekaligus Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Yuri Thamrin, mengatakan bahwa Indonesia cukup percaya diri untuk maju menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.
"Indonesia telah menampilkan diri sebagai 'living proof' (bukti nyata) atas demokrasi, stabilitas politik dan aktif berperan serta dalam menjaga perdamaian dunia sehingga sangat yakin sudah cukup baik untuk maju menjadi anggota DK PBB," kata Yuri Thamrin dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.
Dalam penjelasan yang ia sampaikan saat jumpa pers di Media Center Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 di Balai Sidang Jakarta (JCC) tersebut, Yuri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.
Sejak menjadi anggota PBB, Indonesia selalu aktif dalam menjaga perdamaian dunia, termasuk ikut serta dalam pengiriman pasukan keamanan PBB dan bahkan Indonesia menargetkan untuk mengirimkan 4.000 personel hingga tahun 2016.
"Indonesia juga selalu menunjukkan sikap untuk tetap menjadi 'part of solution' (bagian dari solusi)," kata dia.
Keinginan Indonesia untuk maju menjadi anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020 juga dianggap akan menyeimbangkan kekuatan politis dari institusi tersebut dengan adanya suara dari negara berkembang.
Dalam struktur DK PBB terdapat dua keanggotaan, yakni tetap dengan anggota lima negara yang memiliki hak veto dan sepuluh anggota tidak tetap tanpa hak veto.
Yuri mengatakan dalam dokumen Penguatan Kemitraan Strategi Baru Asia Afrika (NAASP) paragraf keempat juga disinggung isu reformasi organisasi PBB yang mencakup lima area, dan DK PBB menjadi salah satu yang paling disoroti.
Masalah perlunya reformasi PBB tersebut juga disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan pertemuan tingkat tinggi KAA ke-60, Rabu pagi.
"Kita, bangsa Asia-Afrika menuntut reformasi PBB sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik sebagai badan dunia yang memberikan keadilan bagi semua tanpa memihak," ujar Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika