REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melanjutkan penyelidikan terhadap kasus perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR), meskipun Yoseph Sairlela, sosok yang disebut-sebut sebagai saksi kunci telah meninggal dunia.
Ketua Umum KNTI Riza Damanik menyatakan, terlepas dari apakah kematian itu berhuhungan atau tidak berhubungan dengan dengan kasus yang tengah diselidiki di Benjina, pemerintah tetap harus segera mengungkap kasus Benjina.
“Meski Yoseph meninggal dunia, tidak serta-merta memutus petunjuk untuk menemukenali sederet dugaan kejahatan perikanan yang dilakukan oleh PT.PBR. Apalagi, pihak PBR sempat menyebut ada suap ke sejumlah petugas di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” kata Riza dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (21/4).
Riza mengatakan, KNTI tidak ingin berspekulasi terkait kematian Koordinator Pos Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP di Benjina tersebut. Riza juga menyatakan, KNTI mendukung pemerintah untuk melakukan otopsi dan berharap hasilnya dapat menjelaskan penyebab kematian Yoseph, tanpa ada intervensi pihak manapun.
“Kepada keluarga almarhum, pemerintah wajar memberikan penghargaan atas pengabdian almarhum selama bertugas di KKP,” ujar Riza.
Perlu diketahui bahwa pelanggaran awal yang dilakukan oleh PBR adalah menggunakan ABK asing yang melebihi ketentuan, sebelum akhirnya terungkap adanya dugaan praktik perbudakan dan pelanggaran perikanan di Benjina.
Di tengah penyelidikan atas kasus perbudakan di Benjina ini berlangsung, dua hari lalu Koordinator Pos Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP, Yoseph Sairlela diketemukan tewas di Hotel Treva Menteng, Jakarta Pusat. Pihak KKP menyatakan, Yoseph ke Jakarta bukan dalam rangka memenuhi panggilan KKP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
