Kamis 19 Mar 2015 15:45 WIB
Ahok vs DPRD

Mayoritas Masyarakat DKI Dukung Ahok Laporkan 'Dana Siluman'

Rep: Ratna Puspita/mg02/ Red: Bilal Ramadhan
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Populi Center, Nico Harjanto memaparkan hasil survei dan kajiannya soal opini masyarakat terkait anggaran siluman APBD DKI Jakarta. Survei tersebut dilakukan di 6 wilayah DKI Jakarta termasuk Kepulauan Seribu.

Menurut hasil survei 42,6 persen publik percaya dengan pemaparan Gubernur DKI Jakarta terkait anggaran siluman tersebut. Angka itu 5,8 kali lebih besar dibandingkan dengan kepercayaan publik kepada DPRD DKI yang hanya sebesar 7,4 persen.

“Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta jauh lebih mempercayai informasi dari Ahok terkait anggaran siluman APBD DKI,” ujar Nico dalam konferensi pers tentang "Anggaran Siluman di Mata Masyarakat Jakarta" di Jakarta, Kamis (19/3).

Selain itu berdasarkan pemaparan hasil survei tersebut mayoritas masyarakat DKI mendukung upaya Ahok untuk melaporkan dugaan penyelewengan anggaran dan praktek anggaran siluman ke KPK maupun penegak hukum lain. Hal itu dinyatakan dengan 25,7 persen suara.

Kemudian sebanyak 21,1 persen masyarakat DKI masih mengharapkan adanya dialog dengan DPRD DKI serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kemendagri. Sedangkan keputusan menggunakan hak angket oleh DPRD DKI hanya disetujui oleh 1,6 persen suara masyarakat Jakarta.

Menurut Nico itu menandakan bahwa para anggota DPRD DKI sekarang ini masih kurang aspiratif dan tidak memahami keinginan masyarakat. Sebab membuat keputusan yang hanya dikehendaki oleh segelintir anggota masyarakat atau demi kepentingan elit saja.

Tak hanya itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada periode waktu 11–15 Maret 2015 itu, sebanyak 70,4 persen masyarakat Jakarta merasa puas terhadap kepemimpinan Gubernur Ahok. Serta hampir 60 persen masyarakat Jakarya puas dengan kinerja Ahok dalam membangun Jakarta dan menyelesaikan banyak masalah.

“Ini tentu merupakan modal yang sangat luar biasa untuk mensiasati defisit politik Gubernur Ahok,” ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement