REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus panas terkait dengan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) masih menjadi isu panas antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama dengan DPRD terutama Abraham Lunggana alias Lulung. Bahkan Ahok, sapaan akrab Basuki, menyuruh Lulung untuk mencari staf yang banyak membaca.
"Haji Lulung suruh perbanyak staf yang pinter baca gitu ya," kata Ahok usai menghadiri acara ulang tahun ke -49 SMA Negeri 19 Jakarta, Ahad (2/8).
Ungkapan itu dilontarkan Ahok sembari menegaskan bahwa anggaran perubahan pendidikan tidak tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platform Angaran Sementara (KUAPPAS). Pemprov DKI Jakarta, kata Ahok, tengah mengupayakan perbaikan pendidikan dengan membangun gedung-gedung sekolah yang sudah tua. Namun menurutnya pembangunan tersebut bukan program jangka pendek yang bisa dimasukan dalam KUAPPAS.
Berbeda dengan anggaran lain yang sudah jelas tercantum. Misalnya, perubahan di bidang transportasi yang memang masuk anggaran. Pemprov sudah menganggarkan untuk pemberian subsidi kepada bus-bus yang ada di Jakarta. Selain itu di bidang kebersihan dan lingkungan hidup, ia menyebut pemprov menganggarkan untuk pembelian truk sampah atau alat berat.
Sementara di bidang pendidikan memang tidak dianggarkan saat ini, apalagi menyangkut UPS yang saat ini dinilainya tidak diperlukan. Oleh karena itu, ia mempertanyakan landasan hukum dan prioritas yang menjadi acuan DPRD dalam anggaran UPS.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku sudah membuat aturan birokrasi dengan sangat rapi. Untuk itu, tidak salah jika kemudian kasus UPS akhirnya terbongkar karena tidak sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
"Soal UPS kadang-kadang kawan di belakang itu mereka bilang Ahok kan ngomong sembarangan, orangnya emosional. Tapi dalam semua birokrasi saya itu sangat rapi," ucapnya.
Sebelumnya Ahok juga diperiksa Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Ia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Alex Usman. Kasus ini menjadi perdebatan sengit antara Ahok dan Lulung.
Dugaan korupsi UPS ini disebut mengakibatkan kerugian negara kurang lebih Rp 50 miliar. Sejauh ini Polri sudah menetapkan dua tersangka, yakni Alex Usman selaku PPK Pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Barat dan Zaenal Soleman selaku PPK Pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakarta Pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
