REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mengajukan tiga tuntutan dalam aksi ultimatum kepada Presiden Joko Widodo. Tuntutan tersebut dilayangkan karena KAMMI menilai ada sejumlah masalah besar yang dialami Indonesia saat ini. 

Tuntutan KAMMI yang pertama adalah, Presiden dapat menstabilkan dengan segera harga-harga kebutuhan masyarakat, seperti sembako, Bahan Bakar Minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), elpiji, dan sebagainya. Tuntutan kedua adalah, Presiden dapat membangkitkan marwah dan kedaulatan bangsa Indonesia. Tuntutan yang ketiga adalah, Presiden dapat memperkuat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

“Aksi Ultimatum Jokowi akan berlangsung terus hingga kebijakan Jokowi dirasa membaik,” ujar Ketua Biro Politik Hukum dan Keamanan Kebijakan Publik PP KAMMI, Irawan Malebra Kholidi, dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).

Ia menjelaskan, sejumlah masalah terjadi di negara ini, seperti merosotnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp 13 ribu per dolar AS. Hal itu merupakan nilai terlemah dalam sejarah sejak Reformasi 1998.

“Pada 2008, nilai tukar rupiah sempat melemah pada nilai Rp 12 ribu, namun jauh lebih menukik dirasakan pada 1998,” jelas dia.

Kondisi demikian, kata dia, menggambarkan goyahnya sektor ekonomi bangsa yang dibuktikan dengan neraca perdagangan melemah dan bahkan terus mengalami defisit. Selain itu, dirasakan juga oleh masyarakat saat ini bahwa kenaikan harga menyentuh seluruh kebutuhan dasar rakyat, seperti BBM, elpiji, TDL, pajak materai, tarif tol, harga bahan pokok, dan tiket kereta api serta transportasi lain.

“Realitas ini yang menjadi dasar PP KAMMI memberikan ultimatum kepada Presiden Jokowi,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika