REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi gugatan baru pihak Abu Rizal Bakrie (ARB) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Ketua Golkar Kubu Munas Ancol Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, dua hakim tidak secara tegas menyatakan dissenting opinion terhadap pendapat dua hakim yang mengesahkan Munas Jakarta.
"Menurut pertimbangan hukum, ini berarti dua hakim tersebut sepakat dengan dua hakim yang mengabulkan gugatan pihak Agung Laksono. Putusan Mahkamah Partai (MP) langsung mengikat berdasarkan ketentuan Undang-undang No 2/2011. Sehingga pernyataan Yusril tidak tepat jika putusan MP tersebut belum inkracht," kata Agun, Sabtu, (7/3).
Kecuali jika MP membuat persidangan MP tersebut menggunakan HIR sebagai hukum acaranya. "Hal yang kami utarakan ini berdasarkan gugatan kami yang ditolak di Pengadilan Negeri Pusat dengan gugatan perbuatan melawan hukum," ujarnya.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mereka memakai dasar hukum dalam UU No 2/11 yo UU No 2/2008 tentang Parpol.
Dengan demikian, ujar dia, gugatan baru di Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus dibatalkan karena bertentangan dengan UU No 02/2011 yo UU 02/2008. Putusan MP sudah berkekuatan hukum tetap.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
