REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan, semua permasalahan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian masih berada dalam taraf yang wajar. Namun, Moeldoko mengingatkan masalah-masalah itu jangan sampai menjurus ke konflik dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional.
Moeldoko menilai, permasalahan yang terjadi antara KPK dan Polri masih dalam taraf wajar terutama jika menilik dalam konteks politik dan hukum. Sulit rasanya untuk bisa menghindari persoalan-persoalan yang bisa muncul tersebut.
Untuk itu, Moeldoko pun mencoba untuk menghormati setiap proses hukum yang tengah terjadi. Namun, Panglima TNI mengingatkan, masalah perseteruan antara dua lembaga penegak hukum itu tidak boleh menjurus ke arah konflik yang akhirnya menggangu stabilitas politik, keamanan, dan termasuk ekonomi.
''Karena kita semua tidak mengingingkan seperti itu. Jangan sampai kita tidak stabil. Stabilitas politik dan keamanan akan sangat berpengaruh pada stabilitas pembangunan nasional,'' kata Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/2).
Moeldoko pun menghimbau kepada pihak-pihak yang tengah berseteru harus bisa menghormati dan bertindak sesuai dengan koridor politik dan hukum yang sesuai. ''Jangan sampai malah mengarah ke kondisi konflik yang tidak kita inginkan,'' lanjutnya.
TNI, lanjut Moeldoko, tidak mau dan tidak akan terlibat dalam masalah-masalah yang tidak termasuk dalam domain kerja TNI, termasuk kisruh KPK dan Polri. Namun jika sudah mengganggu stabilitas keamanan, maka TNI akan turun tangan.
TNI pun baru akan turun tangan jika kondisi keamanan sudah memasuki taraf medium dan high intensity . Untuk saat ini, Moeldoko menilai, masalah tersebut masih dalam low intensity. ''Kalau sudah memasuki medium intensity apalagi high intensity, no way! TNI harus turun. sekarang masih masuk low intensity,'' ujar Panglima TNI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
