REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi pada pekan lalu menilai, penyelenggaraan umrah Indonesia tidak sebaik penyelenggaraan haji. Penilaian itu disebabkan, antara lain, pemerintah Arab Saudi masih menemukan adanya jamaah umrah Indonesia yang terlantar. Misalnya, mereka yang sulit kembali pulang ke Tanah Air.

Sehubungan dengan itu, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Baluki Ahmad, mengakui penilaian dari pemerintah Arab Saudi itu. Namun, lanjut Baluki, kualitas penyelenggaraan umrah Indonesia yang demikian juga tidak lepas dari konsen jamaah umrah sendiri.

Artinya, masyarakat pun mesti cermat dalam memilih penyelenggara umrah yang resmi dan tidak hanya asal murah. “Jamaah juga, sudah banyak yang tidak mengindahkan lagi. Yang penting dengan harga murah, sudah bisa berangkat. Bahkan ada yang membayar umrah Rp 13 juta, untuk berangkatnya tahun depan. Ini juga menjadi bahaya,” ungkap Baluki Ahmad saat dihubungi ROL, Senin (16/2) di Jakarta.

Karenanya, lanjut Baluki, Kementerian Agama (Kemenag) pun mesti segera menindaklanjuti penyelenggara-penyelenggara umrah yang tidak berizin resmi. Sebab, banyak di antara mereka yang menyelenggarakan umrah dengan iming-iming harga murah atau lekas berangkat bagi para calon jamaah.

Lantaran itu, Baluki menegaskan, pihaknya meminta agar pemerintah tidak hanya mengedepankan pengawasan terhadap biro-biro travel yang sudah berizin, melainkan yang tidak berizin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika