REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PP Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Sebab, apabila Jokowi melantik BG yang telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka kasus rekening gendut pejabat, maka bukan saja masalah hukum dan politik yang menghadangnya. Namun juga masalah etika sebagai Presiden RI.

Bendahara PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, jika Budi Gunawan dilantik menjadi Kapolri, maka presiden akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Sebab, banyak pertanyaan yang akan muncul setelah pelantikan tersebut.

“Bagaimana mungkin seorang berkasus hukum menjadi penegak hukum,” ujar Anwar Abbas kepada ROL, Ahad (15/2).

Anwar melanjutkan, presiden sebagai orang berkuasa di Indonesia mempunyai kewenangan melantik atau tidak melantik. Bahkan, mencopot Kapolri dan menggantinya dengan yang baru.  

Namun, kewenangan yang harus dijalani Jokowi, menurut Anwar Abbas adalah kewenangan rakyat yang harus dibela dan disejahterakan. Sehingga persoalan hukum di Indonesia bisa kokoh.

“Bukan melantik orang yang bermasalah hukum,” tegasnya.

Kata Anwar, kini presiden sudah terjebak dalam persoalan yang sangat rumit. Sehingga untuk memutuskan satu perkara, presiden belum bisa tegas memutuskan. Anwar Abbas menyarankan Presiden harus membela kepentingan rakyat seperti janjinya saat kampanye Pilpres 2014.

Saat itu, masih lekat dalam ingatan, Jokowi berjanji akan menindak kasus korupsi dan perbuatan keji lainnya di pemerintahan Indonesia. Janji itu kini, kata Anwar sudah ditagih masyarakat melalui kasus BG. Joko Widodo sebagai presiden harus memenuhinya.

“Melantik BG berarti persoalan etika bagi Jokowi,” kata Anwar Abbas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika