REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Keamanan Laut (Bakamla) terus menggiatkan operasi untuk menjaga laut NKRI. Hal itu sesuai dengan konsep Poros Maritim yang digagas pemerintahan Jokowi-JK.
Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla Dicky Rezady Munaf mengatakan, pihaknya menggelar operasi dengan sandi Nusantara 1 dan 2. Dengan menggandeng stakeholder terkait, Bakamla berusaha melakukan penegakan hukum di zona maritim.
Tidak butuh waktu lama bagi Bakamla untuk menindak kapal yang melakukan pelanggaran atau melakukan aktivitas ilegal di lautan. Itu lantaran dalam bertindak di laut, pihaknya sudah memegang data intelijen. Dengan begitu, proses penyergapan hingga penangkapan kapal dilakukan secara efisien dan cepat, dan tak boros bahan bakar.
"Ketika menangkap kapal, bisa langsung dibawa ke unit penegak hukum terkait, seperti Direktorat Polair, TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub," kata Dicky di kantornya, Kamis (12/2).
Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla Laksamana Pertama (Laksma) Eko Susilo Hadi menyatakan, operasi Nusantara 1 dan 2 yang berjalan sebulan ini sudah menghasilkan empat tangkapan kapal. Empat kapal itu ditangkap dengan pelanggaran berbeda.
Tim Nusantara 1, kata dia, sukses menangkap kapal di laut sekitar Tanjung Karimun, yang mengangkut 244 karung beras tanpa disertai manifes. Kapal kedua ditangkap di perairan Dumai, lantaran mengangkut bawang merah dalam jumlah banyak tanpa membawa surat. "Proses penegakan hukum kita serahkan ke polisi air dan bea cukai setempat," ujar Eko.
Sementara itu, dia melanjutkan, tim Nusantara 2 baru saja mengirim kabar setelah menindak dua kapal laut yang melakukan pelanggaran. Hanya saja, karena baru mendapat kabar melalui telegram yang dikirim anak buahnya, ia belum mendapat informasi secara detail tentang muatan dua kapal tersebut.
Sedangkan, Deputi Operasi dan Latihan Bakamla Laksma Wuspo Lukito menyatakan, kendala yang dihadapi institusinya saat ini adalah minimnya armada. Hingga kini, Bakamla baru memiliki tiga kapal.
Karena itu, ketika akan melakukan operasi, pihaknya harus meminjam kapal dari Direktorat Polair, Ditjen Hubungan Laut Kemenhub, Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau TNI AL. Hal itu jelas kadang menyulitkan Bakamla dalam menyergap target operasi. Pasalnya, ego sektoral yang kadang dibawa masing-masing lembaga belum sepenuhnya hilang.
Karena itu, ia berharap janji pemerintah untuk menyediakan 40 kapal bagi Bakamla akan segera terwujud. "Kita ingin jadi coast guard Indonesia. Kita pelan-pelan dulu dalam mengkoordinasikan stakeholder terkait agar nanti tidak amburadul dalam penegakan hukum di laut," ujar Wuspo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika