REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor menilai PDI Perjuangan akan rugi jika tidak mendukung Presiden Joko Widodo, terkait pembatalan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
"Banyak orang yang percaya bahwa yang mengganggu Jokowi adalah PDI Perjuangan sendiri. PDI Perjuangan harus memikirkan cara untuk menyingkirkan pandangan itu," katanya di Jakarta, Rabu (4/2).
Ia melanjutkan renggangnya hubungan antara Jokowi dengan partai pengusungnya justru akan merugikan PDIP. Sebab bukan tak mungkin PDIP akan semakin kehilangan nilai jual di tahun 2019.
"Pada pemilu lalu, bersama Jokowi saja hanya meraih suara tak sampai 19 persen. Apalagi ada stigma PDI Perjuangan sebagai partai feodal, tidak tegas dalam pemberantasan korupsi dan berseteru dengan KPK," jelasnya.
Di sisi lain, Firman menilai Jokowi memiliki pendukung massa dan relawan yang cukup kuat. Sejak dari menjadi wali kota Surakarta, gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden, Jokowi memiliki relawan yang serius berusaha memenangkannya.
Karena itu, untuk menyelamatkan diri dari penghakiman publik, PDI Perjuangan harus mendukung Jokowi menjadi aktor utama untuk menjadi pemimpin bangsa yang layak.
"PDI Perjuangan harus mengurangi pernyataan-pernyataan yang menyudutkan Jokowi dan mengecilkan perannya sebagai presiden. Kalau tidak, maka PDI Perjuangan tidak akan bisa menyelamatkan muka di depan publik," jelasnya.
Di sisi lain, Firman mengatakan keputusan mengenai pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri bisa menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk melepaskan diri dari kekangan partai.
"Bila pencalonan Budi Gunawan dibatalkan, itu mengindikasikan hubungan Jokowi dengan partai pengusungnya merenggang. Namun, di sisi lain, itu menunjukkan kepercayaan diri Jokowi meningkat," katanya
Firman menambahkan Jokowi tampaknya lebih nyaman untuk membangun citra yang baik di mata publik daripada di mata partai politik pengusungnya. Itu merupakan hal yang wajar karena di dunia politik relawan dan massa lebih memiliki kekuatan daripada partai politik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika