REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Tim Independen baru saja mengeluarkan rekomendasi yaitu agar Budi Gunawan (BG) tidak dilantik menjadi Kapolri. Rekomendasi ini dinilai beberapa tokoh politik akan membuat Jokowi dilematis dalam menentukan langkah politiknya.

Sarifudin Suding, anggota DPR RI dari Komisi 3 menyatakan ada celah hukum yang bisa dilanggar jika Jokowi membatalkan pelantikan BG menjadi Kapolri. Soalnya, kata dia, lembaga DPR RI sudah menyepakati  BG lulus fit and proper test.

“Jadi konsekuensi logis sesuai UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian maka BG harus segera dilantik segera oleh presiden,” kata politisi Hanura ini, Kamis (29/1).

Jika tidak dilantik, kata dia, berarti Jokowi melanggar UU No 2 tahun 2002. Hal ini kata dia jelas preseden yang buruk untuk wajah hukum di Indonesia. Padahal di satu sisi, kata dia, tim independen merekomendasikan BG agar tidak dilantik menjadi Kapolri. Hal ini menurutnya juga menjadi beban bagi Jokowi karena sudah membentuk tim independen.

“Kalau tidak melaksanakan rekomendasi tim independen lalu untuk apa tim itu dibentuk,” ujarnya.

Di samping itu publik pasti akan bertanya tanya terkait komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi jika rekomendasi tim independen tidak dijalankan. “Situasi sekarang semua serba dilematis bagi Jokowi,” ujarnya.

Sebelumnya Ketua Tim Independen, Syafii Ma'arif mengungkapkan, partai politik telah menekan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena itu, tim sepakat menyarankan presiden untuk tidak melantik BG.

Ikuti Whatsapp Channel Republika