Kamis 29 Jan 2015 15:29 WIB

Rekomendasi untuk Presiden Jokowi Bukan Hanya Soal Polri

Rep: c15/ Red: Bilal Ramadhan
Presiden Jokowi meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalbar, Rabu (21/1).
Foto: Antara
Presiden Jokowi meninjau Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalbar, Rabu (21/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Salah satu isi rekomendasi Tim Independen terkait sengkarut antara KPK dan Polri kepada Presiden adalah pembatalan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kepala Polri. Hal ini dibantah oleh Tim Independen, sebab tak tertulis nama Budi Gunawan dalam surat rekomendasi.

Salah satu tim Independen, Bambang Widodo Umar membantah bahwa tim independen menyebutkan nama Budi Gunawan dalam surat rekomendasi yang dilayangkan tim independen kepada presiden. Bambang menegaskan, dalam rekomenasi tersebut tertulis "Agar Presiden tidak melantik pejabat negara yang terlibat kasus korupsi".

"Kita tidak menyebut nama pak Budi Gunawan, dan tidak juga memojokan institusi Polri," ujar Bambang kepada ROL, Kamis (29/1).

Bambang menyebutkan, surat rekomendasi tersebut ditujukan untuk semua institusi. Tujuannya, untuk menghindari institusi dipimpin oleh seorang koruptor. Bambang menyebutkan, agar masyarakat tidak terprovokasi oleh oknum yang sengaja memperkeruh sengkarut antara KPK dan Polri.

"Ini kan benar, jangan sampai petinggi institusi terlibat kasus korupsi," tambah Bambang.

Bambang memastikan, sejauh ini rekomendasi yang diberikan oleh Tim Independen tanpa ditunggangi kepentingan politik manapun. Meski belum secara detail merujuk pada persoalan inti yaitu, apa penyebab dan dibalik sengakrut KPK dan Polri, saat ini tim independen terus mencari informasi agar bisa segera memberikan solusi dari sengkarut tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement