REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah tegas dan cepat dalam menyelesaikan masalah pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Pasalnya, jika didiamkan semakin lama, konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa semakin meruncing.

Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengatakan saat ini dukungan terhadap Budi Gunawan terus mengalir dari internal Polri. Sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPK.

"Bahkan penyidik Polri di KPK menyatakan siap angkat kaki dari KPK," jelasnya, Kamis (22/1).

IPW berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera turun tangan dalam masalah ini. DPR dapat mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik Kapolri baru yang telah disetujui oleh lembaga legislatif.

"Presiden jangan mengabaikan DPR, karena DPR merupakan suara rakyat," kata Neta.

Menurut Neta, dengan dilantiknya kapolri, situasi di internal Polri bisa lebih terkendali. Hal tersebut dilakukan juga agar tidak terjadi gerakan-gerakan liar yang membuat hubungan antara Polri dan KPK kian panas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika