REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie bisa dicatat sebagai penyebab sejarah kelam Partai Golkar jika tidak ada niat baik untuk menyelesaikan persoalan.

"Jika tidak ada niat baik dari AL (Agung Laksono) dan ARB (Aburizal Bakrie) untuk menyatukan Golkar kembali, maka kedua figur itu akan dicatat sebagai biang kerok dalam sejarah kelam Partai Golkar," kata Andi Sinulingga, Senin (19/1).

Andi mengatakan penyelesaian dualisme kepengurusan DPP Partai Golkar tidak mungkin diselesaikan di ranah pengadilan karena memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, secara psikologis akan sangat sulit diterima oleh pihak yang kalah dalam pengadilan.

Jika itu terjadi, kata dia, Golkar akan kehilangan banyak kader yang akan migrasi ke parpol lain ataupun membentuk partai baru, dan hal itu tidak baik bagi Golkar ke depan.

"Karena itu rekonsiliasi melalui munas bersama menjadi satu keniscayaan yang harus dilakukan," ujar dia.

Dia mengusulkan adanya munas bersama dengan dua opsi. Pertama, pucuk pimpinan kedua belah pihak, baik AL dan ARB, sama-sama legowo untuk "madeg pandito" demi kepentingan partai yang lebih baik ke depan, sama-sama mempersiapkan munas dan mendorong regenerasi kepemimpinan Golkar ke depan.

"Jika opsi ini dilakukan, maka citra AL dan ARB akan mulia di mata publik dan keluarga besar Golkar, khusnul khatimah. Siapa pun yang menang dalam munas ini, maka AL dan ARB dilibatkan dalam menyusun kepengurusan Golkar ke depan bersama dengan formatur lainnya," jelas dia.

Opsi kedua, munas bersama hanya dilakukan khusus untuk memilih ARB dan AL. Jika AL menang, maka ARB dapat menjadi ketua dewan pertimbangan dan jika ARB yang menang, maka AL menjadi wakil ketua umum dan bersama-sama menyusun kepengurusan bersama formatur lainnya.

Dalam munas bersama itu, menurutnya, dapat diputuskan jalan tengah, di mana Golkar tidak ada dalam pemerintahan, juga tidak dalam Koalisi Merah Putih, Golkar fokus bekerja menjalankan fungsi-fungsi kepartaian dengan menjalankan fungsi kontrol di parlemen dan merealisasikan program-program partai yang berpihak kepada rakyat banyak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika