REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pengamat politik dari Sumatra Barat, Asrinaldi berharap agar partai yang secara gamblang mendukung pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla tetap harus menunjukkan sikap kritisnya.
"Sikap kritis ini harus ditunjukkan terutama di tubuh legislatif sebagai representatif dari rakyat," katanya, di Padang, Rabu (18/5).
Menurut dia partai yang telah pro terhadap pemerintah tidak semata ikut semua keinginan pemerintah namun tetap melakukan pengawasan. Meski tidak lagi menjadi kubu oposisi namun bila ada kekeliruan atau kebijakan pemerintah yang menyudutkan rakyat tetap harus dilakukan pembelaan.
"Fungsi sebagai legislatif tetap harus dijalankan dan terus memantau perkembangan kebijakan," tambahnya.
Dia menjelaskan sebagai contoh saat ini dengan mundurnya Golkar dari Koalisi Merah Putih di DPR jelas akan mengurangi kubu yang kritis terhadap pemerintah. Dalam hal ini Golkar seharusnya bisa menjadi penyeimbang seperti halnya yang telah dilakukan Demokrat yang bersikap netral.
Di satu sisi sebagai pendukung kebijakan, namun di sisi lain tetap mendengar aspirasi masyarakat apabila memang merugikan kepentingan. Dan memberikan kritik dan saran serta melakukan pengawasan melalui fungsi legislasi di dewan.
"Menjadi partai propemerintah bukan hanya berharap masuk kabinet semata namun juga ikut menjadi penasihat," sebutnya.
Sebaliknya kubu oposisi seperti PKS juga dapat menyeimbangkan kedudukan antara mengkritisi dan mengawasi. Artinya tidak hanya keras mengkritisi saja namun juga jeli dalam melihat peluang dan memberikan arahan untuk kebijakan.
"Bila ini terlaksana dengan baik, sistem perpolitikan di Indonesia mulai bergerak ke arah maju," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika