REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto diminta berperan aktif dalam mendukung kebijakan tax amnesty Presiden Jokowi. Tax amnesty bertujuan meningkatkan dana nasional untuk pembangunan.
Selain itu, Setya Novanto harus mampu membawa Partai Golkar sebagai panutan bagi parpol-parpol lain dalam membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri.
Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Darusalam mengatakan, UU tax amnesty sangat penting dalam membantu pembangunan nasional agar mengamankan ketersediaan dana untuk membangun perekonomian di Indonesia.
“Penerimaan uang repatriasi akan menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dan hal itu bisa berjangka panjang,” kata Darussalam yang juga sebagai Direktur Eksekutif Danny Darussalam Tax Center, di Jakarta, Selasa (17/5).
Darussalam menambahkan, parpol sebagai kendaraan politik tak akan bisa dilepaskan dari isu-isu nasional yang terkait kebijakan pemerintah. Dalam hal ini merupakan tugas parpol untuk mempercepat agar bisa disahkannya UU tax amnesty.
“Mengingat manfaat-manfaat yang akan kita rasakan bersama nantinya dan saya harap secepatnya bulan Mei ini akan diadakan sidang terkait perihal tersebut,” Darusalam menambahkan.
Menurutnya, partai Golkar yang salah satu anggotanya menjadi ketua DPR seharusnya lebih memudahkan dalam merealisasikan dan mempercepat disahkannya UU tax amnesty itu agar bangsa Indonesia lebih mandiri. Apalagi partai Golkar mempunyai pengalaman sebagai partai senior dan salah satu parpol yang mempunyai anggota terbanyak.
“Dengan demikian seharusnya Golkar mampu menjadi panutan bagi fraksi-fraksi yang lain dalam membuat bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat pajak Ronny Bako menyatakan, sebenarnya banyak manfaat dari tax amnesty bila dijadikan UU. Pertama, bisa mengembalikan uang Indonesia yang berada di luar negeri. Sebab bila tidak dijalankan dapat menghambat pembangunan dan akan membuat utang baru karena APBN sangat bergantung pada pajak.
“Bila tidak ada tax amnesty, pajak akan berkurang. Hanya ada dua solusi, dikurangkan atau membuat utang baru,” tambahnya.
Terkait peran Partai Golkar dalam merespons tax amnesty khususnya partai Golkar yang baru mengadakan Munaslub, Ronny Bako menyampaikan pendapatnya bahwa membuat undang-undang adalah tugas parpol dan DPR.
Ronni menilai, pernyataan Partai Golkar dalam Munaslub bahwa Golkar komit mendukung setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan secara konsisten. "Siapapun yang akan menjadi ketua umum Golkar, harus konsekuen terhadap janjinya dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah termasuk dalam pembahasan tax amnesty,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika