REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pascapelaksanaan hukuman mati di Indonesia, Pemerintah Brazil menarik Dubesnya di Indonesia untuk berkonsultasi. Demikian juga pemerintah Belanda akan melakukan hal yang sama.

Atas kondisi tersebut, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyatakan, pemerintah tidak perlu khawatir yang berlebihan atas tindakan kedua negara tersebut. Tak boleh pula, katanya, kendur dalam pelaksanaan hukuman mati untuk terpidana mati berikutnya.

Hikmahanto lantas menyampaikan sejumlah alasan.

Pertama, penarikan mundur tersebut harus dipahami sebagai ketidak-sukaan negara sahabat terhadap kebijakan pelaksanaan hukuman mati. Namun demikian negara tersebut sangat paham mereka tidak mungkin melakukan intervensi terhadap kebijakan hukuman mati Indonesia.

Kedua, katanya, penarikan Dubes merupakan respons pemerintah Brazil atau Belanda terhadap tuntutan publik dalam negerinya. "Publik dalam negeri layaknya Indonesia pasti akan menuntut pemerintah utk memprotes keras kebijakan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia," ujarnya kepada Republika Online, Ahad (18/1) malam.

Terakhir, penarikan Dubes tidak akan lama mengingat saat ini banyak negara yang justru mebutuhkan Indonesia. Semisal, kepentingan ekonomi Brazil ke Indonesia lebih tinggi dibanding kepentingan Indonesia terhadap Brazil.

Masyarakat Indonesia perlu mengantisipasi hubungan Indonesia dengan negara sahabat yang warganya dikenai hukuman mati tentu akan berpengaruh. Namun ini tidak akan berlangsung lama.

"Indonesia tidak akan diisolasi atas pelaksanaan hukuman mati," tegasnya.

Untuk memitigasi dampak ada baiknya Menlu dan Kepala Perwakilaan melakukan pendekatan dengan berbagai negara dan menjelaskan pelaksanaan hukuman mati karena Indonesia mengalami darurat Narkoba. Negara-negara tersebut tidak seharusnya melakukan protes yang berlebihan bila generasi muda Indonesia yang terancam dengan Narkoba atas tindakan warganya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika