REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai  pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Karena itu, WALHI sangat berharap pemerintahan Joko Widodo membatalkan rencana pembangunan tersebut.

"Pemerintah akan menuai kesalahan sangat besar kalau pemerintahan Jokowi tetap memasukkan PLTN ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Manajer Kampanye WALHI kepada Republika, Ahad (21/12).

Edo melanjutkan PLTN bukan hanya berbahaya bagi lingkungan akibat efek radiasi nuklir yang akan ditimbulkan. Tetapi juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan PLTN.

"Manusia kalau terkena radiasi nuklir, pertumbuhannya tidak akan normal. Bahkan juga bisa berujung kepada kematian. Dampak negatifnya lebih banyak ketimbang manfaat," ujarnya.

Seperti diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan pembangunan PLTN belum dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Meskipun mega proyek ini sebenarnya sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2020, namun hingga saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian.

Salah satu alasannya karena pemerintah masih mempertimbangkan faktor keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika