REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum mendapat laporan soal rencana penjualan gedung Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dia mengatakan, rencana itu perlu dikalkulasi lagi secara matang sebelum direalisasikan.

"Saya belum mendapatkan usulan itu, jadi belum tahu. Tapi mesti kan ada kalkulasi, mesti ada hitungannya," ujar Jokowi usai menghadiri musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrembangnas) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/12).

Jokowi mengatakan, pada dasarnya mendukung segala bentuk efisiensi yang dilakukan para menteri. Namun demikian, bentuk efisiensi yang akan dilakukan juga harus dikaji lagi.

Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan, saat ini pemerintah tengah fokus mendorong pengembangan BUMN. Sebab, BUMN yang berkembang dengan baik dapat memicu pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.  

Seperti diketahui, Kementerian BUMN berencana menjual gedung miliknya. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, tujuan utama menjual gedung adalah untuk efisiensi.

Menurutnya, gedung milik Kementerian BUMN yang memiliki 22 lantai terlalu besar untuk jumlah pegawai yang hanya 260 orang. Menurutnya, fisik gedung yang sudah tua juga membutuhkan biaya perawatan yang besar. Belum lagi jika gedung dipakai kerja pada hari libur. Semua pendingin ruangan yang ada di gedung harus dinyalakan sehingga terjadi pemborosan listrik.

"Jadi bukan lantai-lantai gedungnya saja, tapi juga penggunaan listrik, mengurus gedung. Kan karyawan kita jadi berkonsentrasi di situ, padahal kita harus mengurus BUMN," kata mantan kepala staf tim transisi Jokowi-JK tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika