REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait (Ara) berkomentar tentang isu keretakan yang saat ini sedang melanda kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.
Menurutnya, konflik yang terjadi dalam tubuh KMP terlihat dalam menanggapi Perppu Pilkada. KMP tidak satu suara dalam menentukan sikap untuk mendukung atau menolak perppu tersebut.
"Konstelasi politik berubah karena Perpu Pilkada, yang tadinya tidak mendukung jadi mendukung," kata legislator asal dapil Jabar itu, Sabtu (13/12).
Ia menjelaskan, beberapa partai di KMP, seperti PAN dan Demokrat, kini mendukung Perppu Pilkada. Padahal, sebelumnya koalisi itu menghendaki pilkada melalui DPRD.
Namun di luar semua itu, kata Ara, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Ketua DPR Setya Novanto untuk segera menghapuskan dua kubu yang terbelah seperti yang pernah dijanjikannya.
"Dalam pidato terakhir, Setya Novanto sampaikan tidak ada KIH (Koalisi Indonesia Hebat) dan KMP, kita akan tagih itu" kata Ara.
Sebagai pemimpin, kata Ara, Setya harus bisa membuktikan omongannya. Karena, masyarakat pasti akan mendukung Setya jika bisa menepati janji untuk membubarkan KMP dan KIH. Jika tidak masyarakat harus mengingatkan dan mengkritisinya.