REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan Pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM) premium bersubsidi dinilai sebagai kebijakan neoliberal. Sebab, kebijakan itu juga dianggap akan menguntungkan pengusaha asing yang bermain di sektor hilir minyak, yakni SPBU.

"(Mencapai) Ilmunya Jokowi, saya enggak nyampe," ujar Fuad Bawazier mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam acara diskusi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (5/12) malam. Ia menuturkan, harga BBM bersubsidi yang naik selisihnya tidak akan jauh dengan harga BBM yang dijual oleh SPBU milik asing.

Hal itu, kata Fuad, membuat konsumen berpotensi besar beralih membeli BBM di SPBU milik pengusaha asing. Dan pengusaha SPBU lokal terancam gulung tikar.

"Tidak logis," kata Fuad menyoal kebijakan yang diambil oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Fuad pun mensiyalir, pemerintah diintervensi oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan pada kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Lebih lanjut, Fuad mendorong agar pemerintah menjelaskan dengan transparan mekanisme menetapkan harga BBM kepada publik.

"Ada orang-orang yang bermain di dunia minyak," kata Fuad menduga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika