REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia Traffic Watch (ITW) menyatakan telah menemukan ribuan angkutan umum yang tidak layak jalan. Namun masih beroperasi hampir di seluruh wilayah Ibu Kota.

Kondisi ini menjadi pemicu terjadinya kemacetan lalu lintas. “Pemprov DKI sebaiknya fokus membenahi angkutan umum, daripada membuat kebijakan yang menuai pro kontra seperti larangan motor melintas di jalan Thamrin dan Merdeka Barat,” tutur Ketua Presidium ITW Edison Siahaan, Sabtu (29/11). Berdasarkan hasil penelusuran ITW, angkutan umum tidak layak itu terdiri dari bus besar, metromini, mikrolet, dan bajay.

Permasalahan kendaraan tersebut beragam. Mulai dari ban vulkanisir yang tidak memiliki kembang (botak), tidak dilengkapi kaca spion, lampu sign tidak berfungsi, tidak memiliki spedometer, bahkan bus bocor sehingga saat hujan turun penumpang basah kuyup. Banyak pula bus yang sudah karatan dan tidak bersih.

Data Dishub DKI menunjukkan jumlah kendaraan angkutan umum jenis bus besar, bus kecil, taksi, bajay dan AKAP sebanyak 98.529. Sayangnya 63.913 (65 persen) usia kendaraan sudah diatas 10 tahun dan tidak lagi layak untuk beroperasi.

Edison menambahkan bahwa Pemprov DKI juga  membiarkan operator berjalan sendiri-sendiri tanpa aturan main. "Sopir angkutan umum bisa ngetem seenaknya di halte bahkan di perempatan jalan. Merokok saat mengemudikan kendaraan dan sesukanya menurunkan penumpang di tengah jalan", kata Edison.

Ironisnya Pemprov DKI lebih tertarik membuat kebijakan yang cenderung ke arah bisnis. Gubernur DKI juga tidak mengetahui jenis-jenis kendaraan yang masih digunakan untuk angkutan umum. "Pemprov DKI harus menetapkan spesifikasi bus dan standar operasional prosedur atau SOP yang jelas dan transparan bagi semua angkutan umum", kata Edison menjelaskan sarannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika