REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan seharusnya DPP melakukan rapat pleno untuk menentukan lokasi penyelanggaraan munas IX. Ia mengaku, tidak tahu apakah DPP akan menyelenggarakan rapat pleno atau tidak.

"Saya tidak tahu DPP adakan rapat pleno atau tidak untuk tentukan lokasi munas. Dan Hasil-hasil rapimnas itu harusnya memang harus dibahas di rapat pleno," kata Yorrys kepada ROL, Sabtu (22/11).

Rapimnas Yogyakarta telah memastikan, munas bakal digelar 30 November mendatang. Dengan waktu yang tersisa lebih kurang satu pekan lagi, DPP disebut harus melakukan gerak cepat untuk mempersiapkan rapat tertinggi lima tahunan partai berlambang beringin itu.

Dari hasil rapimnas, penyelenggaraan munas direkomendasikan untuk diadakan di Bandung atau Surabaya. Namun karena alasan keamanan, Polda Bandung dan Polda Surabaya dikabarkan tidak memberi izin. Lantaran dua kota tersebut masih rawan dengan demo kenaikan BBM.

Karenanya, Wasekjen Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, DPP telah memutuskan untuk melaksanakan munas di Nusa Dua, Bali.

"Masalah munas, saat ini tahapnya sudah menjelang finalisasi. Kita sudah dapat tempat di Nusa Dua, Bali, kita juga sedang menyelesaikan materi yang akan dibahas di sana," kata Tantowi.

DPP menentukan lokasi pelaksanaan munas ini tidak melalui mekanisme rapat pleno. Wasekjen Lalu Mara Satriawangsa menyebutkan, penentuan lokasi munas hanya berdasarkan keputusan dari ketua umum Aburizal Bakrie beserta jajarannya di DPP.

"Tidak perlulah kita lakukan rapat pleno. Hanya diputuskan oleh ketua umum," ucap Lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika