REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Golkar memaparkan sikap ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) menyusul perkembangan terkini partai. Yaitu, terkait pelaksanaan rapimnas di Yogyakarta.
"Ini jawaban ketum terhadap pemandangan umum yang disampaikan 34 DPD I, tri karya (Soksi, Kosgoro dan MKGR), sayap partai dan Hasta karya," katanya kepada ROL, Rabu (19/11).
Ada tujuh poin yang disampaikan Nurul, yaitu:
1. Tidak ada satu pun dalam pemandangan umum yang menghendaki Golkar keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih).
Umumnya kader merasa, KMP menjadi koalisi yang terhormat sebagai kekuatan penyeimbang. Presidium KMP akan melakukan pembentukan struktur dari pusat sampai ke daerah.
2. Sistem pemilu diperjuangkan untuk kembali ke close list dengan nomor urut. Karena sistem yang digunakan saat ini menafikan peran parpol. Selain itu, juga meningkatkan pragmatisme, dan mendorong terjadinya kapitalisasi suara rakyat. Di internal partai pun, terjadi jeruk makan jeruk.
3. Terkait dengan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada, Golkar akan melakukan judicial review. Karena melihat dalam penerbitannya tidak memenuhi standar kepentingan yang memaksa dan tak adanya kevakuman hukum.
4. Terkait dengan kenaikan BBM, Golkar menyesalkan pemerintah yang mengambil jalan pintas dan tidak sensitif di tengah kehidupan rakyat yang sedang susah.
5. Berdasarkan rapat pleno DPP pada 13 November diputuskan munas akan dilakukan pada Januari 2015. Namun jika rapimnas menghendaki munas dimajukan lebih cepat, maka DPP akan mengikuti keputusan tersebut.
Karena rapimnas sifatnya lebih tinggi dari pleno dan satu tingkat di bawah munas.
6. Ucapan terima kasih kepada DPD I yang telah memberi kepercayaan.
8. Memerintahkan untuk pembentukan badan pengajian ideologi dan kebijakan publik. Fungsinya, untuk mengkaji UU yang bertentangan dengan ideologi dan nilai-nilai Pancasila.
Ikuti Whatsapp Channel Republika