REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menjelaskan pernyataannya terkait penolakan kartu sakti Jokowi. Menurutnya, masyarakat di daerahnya sudah mendapatkan layanan penjemputan kesehatan gratis.
"Jadi saya cerita, ini yang saya lakukan di Bantaeng bahwa orang sakit cukup telepon 113. Mereka telepon 24 jam kerja, didukung 20 dokter dan 16 perawat. Kalau sakit ringan atau berat, cukup mereka tinggal telepon," jelasnya.
Ia mengatakan layanan penjemputan kesehatan memang gratis bagi warganya. Namun, untuk biaya perawatan di rumah sakit masyarakat tetap membutuhkan Jamkesda, Jamkesmas, ataupun BPJS.
"Saya cerita kalau jemput nggak pakai kartu, betul itu. Nggak pakai kartu-kartuan. Kalau nanti dirujuk, dioperasi, atau dirawat baru pakai kartu, tak ada kartu kan harus bayar," katanya.
Nurdin pun menyatakan dengan adanya Kartu Indonesia Sehat (KIS) justru dapat membantu masyarakat setempat mendapatkan layanan kesehatan. Meskipun begitu, kartu-kartu program Jokowi ini diakuinya belum disebarkan hingga wilayahnya.
"Sekarang belum ada kartu itu. BPJS masih berlaku jadi kita nggak ada masalah. Kalau sudah, ya kita senang, merasa terbantu," katanya
Lebih lanjut, saat ini terdapat sekitar lima ribu warga miskin yang berada di daerahnya. Sebelumnya, ia mengatakan peluncurkan kartu sakti Jokowi ini tak akan terlalu cukup efektif di daerahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika