REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Politisi Golkar Indra Jaya Piliang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tak mempersiapkan tim hukum kepresidenan yang paham hukum tata negara. Menurut Indra hal ini akan membuat semangat kerja dari menteri-menteri kabinet akan menabrak aturan yang sudah ada.
"Kelemahan awal pemerintahan @jokowi_do2 sudah mulai terlihat, hal yang sudah dimulai juga dengan Tim Transisi yang tidak ada ahli hukum tata negara," kata Indra melalui akun twitter pribadinya @IndraJPiliang, Kamis (6/11).
Hal ini dikomentari Indra menanggapi kritik yang disampaikan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengenai kartu sakti Jokowi yang belum punya payung hukum yang jelas. Indra juga berpendapat, keberhasilan pemerintahan Jokowi tidak diukur dari seberapa cepat janji-janji kampanye terwujud, melainkan seberapa konstitusional kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden.
Indra menyarankan agar presiden lebih mengutamakan azas konstitusional karena hal tersebut adalah azas yang terpenting. Terlebih saat ini kata Indra adanya beberapa kementerian baru yang memerlukan sandaran hukum yang jelas agar dapat berjalan sesuai target yang diinginkan pemerintah.
"Perlu disadari sejak awal bahwa Presiden Jokowi adalah pejabat eksekutif, eksekutor atau pelaksana ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUD," ucap mantan Ketua DPP Golkar ini.
Ia kemudian juga mengingatkan bahwa pemerintahan Jokowi masih bekerja dalam nomenklatur APBN 2014. Oleh karena itu, Indra meminta menteri-menteri kabinet yang sedang bersemangat untuk tetap menjalankan fungsi sesuai APBN 2014, sembari mempersiapkan proposal RAPBN 2015.
Saat ini Indra menyebut waktu bagi masing-masing kementerian untuk mempersiapkan APBN 2015 tinggal tersisa dua bulan. Bila hanya terfokus dalam bekerja seperti blusukan sana-sini, Indra khawatir akan berujung kepada persoalan bagi penyusunan APBN 2015.
"Intinya, kunci keberhasilan pemerintahan @jokowi_do2 tergantung pada sisi hukum dan sisi keuangan. Du hal yang belum nyambung di #kaBINetKerja," tulis Indra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika