REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengaku memiliki keinginan untuk memberikan penjelasan kepada DPR terkait program-program prioritas yang baru saja diluncurkan, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Namun, niat itu terkendala oleh situasi politik yang tidak menentu di parlemen, belakangan ini.
"Kami tentu saja memiliki keinginan untuk menjelaskannya ke DPR. Tapi hari ini DPR-nya kan masih terbagi dua. Jadi, tidak mungkin kalau sekarang kami hadir yang mendengarkan hanya lima fraksi, lalu nantinya lima fraksi lagi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (5/11).
Oleh karena itu, pemerintah saat ini hanya bisa menunggu hingga situasi di DPR menjadi kondusif. Setelah itu, kata Puan, barulah program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mulai dijalankan beberapa hari ini dapat dijelaskan kepada anggota dewan.
"Kalau situasinya sudah membaik, barulah kami bisa menjelaskan kepada seluruh fraksi yang ada di DPR," tutur putri mantan presiden Megawati itu lagi.
Sebelumnya, beberapa kalanganm di DPR mempertanyakan langkah Presiden Jokowi meluncurkan KIP, KIS, dan KKS. Pasalnya, peluncuran program tersebut dinilai janggal karena tanpa melalui komunkasi dengan DPR sebelumnya.
Sementara itu, DPR sendiri saat ini terbelah dua. Sejumlah fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR. Kelompok ini pun membentuk tandingan di DPR yang menyebabkan munculnya dualisme pimpinan di parlemen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
