Senin 03 Nov 2014 15:39 WIB

'Anggota DPR tak Lagi Utamakan Kepentingan Rakyat'

Rep: c13/ Red: Mansyur Faqih
 Suasana sidang paripurna penetapan anggota komisi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).   (Republika/Agung Supriyanto)
Suasana sidang paripurna penetapan anggota komisi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di DPR dianggap karena para anggota dewan terlalu mengutamakan kepentingan politiknya sendiri. Sehingga, tak pernah ada titik temu antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).

"Para anggota DPR tidak lagi mengutamakan kepentingan masyarakat," kata pengamat dan pakar komunikasi politik Indonesia Lely Arrianie, Senin (3/10).

Karena terlalu mengutamakan kepentingan politik, katanya, KIH merasa kurang puas saat pembagian kepemimpinan. "Termasuk dalam pembagian kepemimpinan komisi dan AKD," ungkapnya.

Menurutnya, masalah yang dialami oleh dua kubu memang sudah terjadi sejak pencalonan presiden. Masalah kericuhan antara dua kubu itu pun terbawa dan semakin besar hingga saat ini.

Ia menjelaskan, kinerja parlemen menjadi terus terhambat karena egoisme dari dua kubu yang terus bentrok itu. Karenanya, para anggota parlemen diharapkan segera menuntaskan masalah internal tersebut.

Lely meminta agar parlemen menyelesaikan masalah yang ada dengan versi KIH. Meski pun saat ini yang duduk menjadi pimpinan DPR merupakan politisi dari KMP yang memang sah secara konstitusional. "Selesaikan masalahnya secara arif," tambahnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement