REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan sinkronisasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"KIS itu adalah sebuah sistem, sedangkan BPJS adalah sebuah badan yang mengelola sistem. Untuk itu, kami sedang mencoba meleburkan KIS dengan satu satu-kesatuan BPJS," ujar Puan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (30/10).

Ia menuturkan, ada beberapa perbedaan antara KIS dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS sebelumnya. Salah satunya adalah cakupan peserta KIS yang diklaimnya lebih besar dari jumlah peserta JKN.

Selain itu, pemegang KIS juga disebut Puan bakal menerima manfaat yang lebih banyak dibandingkan kartu BPJS yang lama.

"Pemegang KIS yang datang ke rumah sakit nantinya dapat meminta pelayanan pemasangan alat kontrasepsi dan tes HIV secara gratis," ungkap Puan.

Dikatakannya, untuk tahap awal (hingga akhir 2014), jumlah peserta KIS masih sama dengan jumlah peserta JKN, yakni sebanyak 86,4 juta orang. Namun, mulai tahun depan, akan ada penambahan peserta KIS lagi dari masyarakat rentan miskin (prasejahtera) yang belum tercakup oleh JKN.

"Sesuai RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yang kami susun, mereka akan didaftarkan sebagai peserta KIS pada 2015 nanti. Ini dilakukan secara bertahap," jelas Puan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika