REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Presiden Joko Widodo perlu memperkuat alat utama sistem persenjataan guna membangun pertahanan nasional serta daya tawar diplomasi Indonesia, kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia, Jawahir Thontowi.

"Tanpa itu (penguatan alutsista) Posisi daya tawar Indonesia akan tetap masih kurang dilihat dan diperhitungkan, dibanding negara lain yang memiliki alutsista memadai dan canggih," kata Jawahir di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam konteks hukum internasional kepemilikan alutsista yang memadai menjadi salah satu syarat utama yang tidak dapat dipungkiri untuk menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Ia memandang kondisi alutsista Indonesia yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan kualitas maupun jumlahnya. Sehingga anggaran alutsista perlu terus ditingkatkan, meskipun bertahap.

"Modernisasi alutsista tentu wajib dilakukan seiring perkembangan zaman, jika tidak tentu akan ketinggalan dengan negara lain," kata dia.

Hal itu, menurut dia, berkaitan erat dengan kemampuan Indonesia menegakkan kedaulatan negara baik di wilayah daratan, laut, maupun udara.

"Kalau dikatakan Australia dan Singapura memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Jangan-jangan itu karena didukung alutsista yang lebih banyak dan canggih," kata dia.

Sementara itu, lanjut dia, sesuai dengan orientasi Presiden Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang unggul dan kuat di bidang maritim, maka dukungan ketersediaan alutsista tempur laut yang memadai dan berkualitas perlu dipenuhi.

"Pelanggaran masuknya kapal perang Australia ke wilayah perairan Indonesia untuk menghalau imigran (manusia perahu) harus menjadi palajaran dan tamparan keras bagi pertahanan laut Indonesia," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika