REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Setelah menguasai pimpinan komisi di DPR RI, Koalisi Merah Putih (KMP) mengaku lebih fokus untuk mulai bekerja di DPR RI. Sebab, sejak pelantikan sebulan lalu, DPR belum dapat menjalankan fungsinya membantu Presiden Joko Widodo karena belum membentuk komisi-komisi.
Hal ini disebabkan karena Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hingga Kamis (30/10) belum menyerahkan nama untuk komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan mengungkapkan, dengan sudah dibentuknya komisi di DPR maka memercepat kerja DPR untuk mendukung pemerintah.
Soal dengan konflik dengan KIH dinilai justru memerlambat DPR untuk segera bekerja. Dengan hasil sapu bersih pimpinan komisi DPR, KMP menjanjikan akan tetap melakukan komunikasi politik dengan KIH.
"Ini kan tidak bisa diskors 30 menit 2 hari , karena sudah 1 bulan kita (DPR), harus lebih cepat untuk mendukung kerja Presiden Jokowi dengan kerja yang cepatnya," kata Taufik usai rapat komisi XI di gedung parlemen, Kamis (30/10).
Persoalan yang terjadi dalam pemilihan pimpinan komisi ini adalah soal penyerahan nama yang belum dilakukan oleh fraksi anggota KIH. Penyerahan nama tersebut harus diserahkan dan disahkan saat sidang paripurna. Padahal, sidang paripurna sudah dilakukan sebanyak 4 kali.
Taufik menambahkan, untuk mengimbangi kerja Jokowi yang cepat kinerja DPR juga harus cepat dan terukur. Agar fungsi pengawasan, budgeting dan fungsi legislatif segera dapat dilakukan untuk kabinet kerja Jokowi. Saat ini, kata Taufik, sudah bukan lagi masanya membicarakan KIH dan KMP. Pasalnya Presiden Jokowi sudah dilantik
"Sejak Jokowi dilantik sebagai presiden, Jokowi adalah presiden kita semua," tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
